Entri Populer

Sabtu, 04 Mei 2013

Contoh Akta Pendirian Yayasan



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN INDONESIA

Nomor : 03.-


-Pada hari ini, Selasa, tanggal 8 (delapan) September 2012 (dua ribu dua belas), pukul 09.00 WIB. (sembilan Waktu Indonesia Bagian Barat).---------------------------------------------------

-Berhadapan dengan Saya, xxx, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten xxx, Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : --------------------------------

1. Tuan Haji SUDIN, Doktorandus, lahir di Medan, pada tanggal 5 (lima) Juni 1961 (seribu sembilan ratus enam puluh satu), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Anggur nomor 14 Lingkungan Indah, Desa/Kelurahan Perada, Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1205088505610005.----------------------------

2. Nyonya Hajjah NANA ZHIA, Doktoranda, lahir di Medan, pada tanggal 31 Januari 1965 (seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Rekan nomor 94 Lingkungan Indah, Desa/Kelurahan Perada, Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1206057101670002.----------------------------

3. Tuan LINDO PURNAMA, lahir di Medan, pada tanggal 11 (satu) Maret 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Stabat, Desa/Kelurahan Rokan, Kecamatan Raya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1208030103670001;----------------------

4. Tuan SAHUTA, lahir di Buluh, pada tanggal 4 (empat) Pebruari 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Imam Rt/Rw 004, Desa/Kelurahan Stabat, Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :1205070002520002.-------------------------------------------

5. Nyonya FARAH BASITHA, lahir di Stabat, pada tanggal 2 (dua) Pebruari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, guru, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Dusun Mulio, Desa/Kelurahan Kwala, Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :12050721402750002.------

-Para penghadap saya Notaris kenal.-------------------------------------

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu dengan ini menerangkan:-------------------------------------------------

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan mereka berupa uang tunai sejumlah Rp.190.000.000. (seratus sembilan puluh juta rupiah) serta dengan mempergunakan jumlah uang tersebut sebagai kekayaan pangkal Yayasan.----------------------------------------------------------------

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-------------------------------------------------------

-----------------NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN----------------

------------------------- Pasal 1 ------------------------

1. Yayasan ini bernama :----------------------------------

---------------- YAYASAN INDONESIA -----------------Untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di jalan Pangkotib nomor 2, Kelurahan Rokan, Kecamatan Raya, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.-------------------------------------------------

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----------

-------------------MAKSUD DAN TUJUAN----------------------

------------------------- Pasal 2 ------------------------

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang :--------

    a. Sosial;--------------------------------------------

    b. Keagamaan;-----------------------------------------

    c. Kemanusiaan.---------------------------------------

------------------------KEGIATAN--------------------------

------------------------- Pasal 3 ------------------------

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Yayasan dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :---------------------

1.   Dalam bidang sosial :------------------------------

a. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta sampai pada tingkat Perguruan Tinggi (PT);-----------------------

b.  Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda;--

c.  Pembinaan olah raga;-------------------------

d.  Penelitian di bidang ilmu pengetahuan;-------

e.  Studi banding.-------------------------------

2.   Dalam bidang keagamaan :---------------------------

a.  Mendirikan sarana ibadah;--------------------

b.  Menyelenggarakan pendidikan agama, antara lain, Pondok Pesantren dan Madrasah;---------

c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah;---------------------------------

d.   Meningkatkan pemahaman keagamaan;------------

e.   Melaksanakan syiar keagamaan;----------------

f.   Studi banding keagamaan.---------------------

3.   Dalam bidang kemanusiaan :-------------------------

a.   Memberi bantuan kepada korban bencana alam;--

b.   Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat konflik atau perang;-------------------------

c.   Memberi bantuan kepada tunawisma, fakir miskin, dan gelandangan;---------------------

d.    Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka;------------------------------

e.    Memberikan perlindungan konsumen;------------

f.    Melestarikan lingkungan hidup.---------------

----------------------JANGKA WAKTU------------------------

------------------------- Pasal 4 ------------------------

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.---------------------------------------

-------------------------KEKAYAAN-------------------------
------------------------- Pasal 5 ------------------------

1.   Yayasan ini mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadi para pendiri dalam bentuk uang yang berjumlah Rp.20.000.000,-(dua puluh juta Rupiah),--------------

2.   Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan yayasan dapat juga diperoleh dari ; --------

a.   Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangan dari badan atau perorangan di Indonesia atau dari luar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--------------------------------------

b.   Wakaf dari perorangan atau badan hukum ; ------

c.   Hibah dari perorangan atau badan hukum ; ------

d.   Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris ;---

e.   Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan ini dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;---------------

3.  Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.---------------

-----------------------ORGAN YAYASAN ---------------------

------------------------- Pasal 6 ------------------------

-yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :--------------

a. Pembina;-----------------------------------------------

b. pengurus;----------------------------------------------

c. pengawas;----------------------------------------------

----------------------P E M B I N A ----------------------

------------------------- Pasal 7 ------------------------

1.   Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.----

2.   Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.-----------------------------------------------

3.   Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----------------------------------------------

4.   Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah organ perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----------------------------

5.   Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.------------------------------------------

6.   Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.--------

7.   Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduruan dirinya.------

------------------------- Pasal 8 ------------------------

1.   Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.---------

2.   Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :---------------------

a.   meninggal dunia;-------------------------------------

b.   mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);--

c.   tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-------------------------------

d.   diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;---

e.   dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;--------------

f.   dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----------

3.   Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.--------------------

---------------- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA --------------

------------------------- Pasal 9 ------------------------

1.   Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina, apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Para Pembina.------------------

2.   Kewenangan Pembina meliputi :-------------------------

a.   Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;---------

b.   Pengangkatan dan pemberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;------------------------------------

c.   Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;---------------------------------------

d.   Pengesahaan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; ------------------------------------

e.   Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;----------------------------------

f.   Pengesahan laporan tahunan;--------------------------

g.   Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.--

3.   Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

--------------------- RAPAT PEMBINA ----------------------

------------------------ Pasal 10 ------------------------

1.   Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas pemintaan tertulis dari seorang atau lebih Anggota Pembina, Anggota Pengurus, atau Anggota Pengawas.---------------

2.   Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal Panggilan dan tanggal rapat.-------------------------------------

3.   Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.-------------------------

4.   Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.----------------

5.   Dalam hal semua angota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----------------------

6.   Rapat Pembinaan dipimpin oleh ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang diplih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.-----------------------

7.   Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.-------------------------------------------

------------------------ Pasal 11 ------------------------

1.        Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : --------------------

a.   dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;----------------------------

b.   dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;-------------------

c.   pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;---------------------------------------------

d.   rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;--

e.   Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihindari lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.------

2.        Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------------------------------------

3.        Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua)jumlah suara yang sah.----------------------------

4.        Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-------------------------

5.        Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-

a.        setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;------------------------------

b.        pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda-tangani, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-------

c.        suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.------------------------------

6.        Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda-tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.------------------------------------------------

7.        Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.----------------------------------

8.        Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.------------------

9.        Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.---------------

10.    Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.------

--------------------- RAPAT TAHUNAN ----------------------

------------------------ Pasal 12 ------------------------

1.        Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan di tutup.-------------------------------------

2.        Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :--------------

a.        evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;

b.        pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----------------------------------------

c.        Penetapan kebijakan umum Yayasan;----------------

d.        Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan.----------------------------------

3.        Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan.-----

-------------------- P E N G U R U S ---------------------

------------------------ Pasal 13 ------------------------

1.        Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :------------------------------------------------

a.        seorang Ketua;------------------------------------

b.        seorang sekretaris; dan --------------------------

c.        seorang Bendahara.--------------------------------

2.        Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-------------------------------------------

3.        Dalam hal diangkat lebih ari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.------------------------------

4.        Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-------------------------------

------------------------ Pasal 14 ------------------------

1.        Yang dapat diangkat sebagai anggota pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.------------------------------------------

2.        pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.----------------------------------------------

3.        Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :----------------------------

a.        bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan ---------------

b.        melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.----------------------------------------

4.        Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.------------------

5.        Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.-----

6.        Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------------------------------------------

7.        Dalam hal terdapat pengganti pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secar tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.------

8.        Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.---------------------

------------------------ Pasal 15 ------------------------

-Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :--------------

1.        meninggal dunia;--------------------------------------

2.        mengundukan diri;-------------------------------------

3.        bersalah melakukan tidakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-------------------------------

4.        diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembina;----

5.        masa jabatan berakhir.--------------------------------

-------------- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS ---------------

------------------------ Pasal 16 ------------------------

1.        Pengurus bertangung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.--------------------

2.        Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.------

3.        Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.--------------------

4.        Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.----------------------------------------------

5.        Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :---------------------------------------------

a.        meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);--

b.        mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;----------------------

c.        memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;--------------------------------------------

d.        membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperolehan harta tetap atas nama Yayasan;-------

e.        menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;------------------------------------------

f.        mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-------

6.        Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----------------------------------------

------------------------ Pasal 17 ------------------------

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal :----

1.        Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang.----------

2.        Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.---------------------------------------------

3.        Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekarja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.------------------------------------------

------------------------ Pasal 18 ------------------------

1.        Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----------------

2.        Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.----------------------

3.        Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----------------------------------------

4.        Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----------------

5.        Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.----------------------------

6.        Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.--------

7.        Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.--

------------------- PELAKSANA KEGIATAN -------------------

------------------------ Pasal 19 ------------------------

1.        Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.---------------------------------------------

2.        Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.------------------------------------------

3.        Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-------------------------

4.        Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.---------------------------------------------

5.        Pelaksanaan kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----------------------------

------------------------ Pasal 20 ------------------------

1.        Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-------------------------------------

2.        Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----------------------

--------------------- RAPAT PENGURUS ---------------------

------------------------ Pasal 21 ------------------------

1.        Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.----

2.        Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh pengurus yang berhak mewakili pengurus.-----------------------------

3.        Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--

4.        Panggilan rapat pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.--------------

5.        Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.----------------------

6.        Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.--

------------------------ Pasal 22 ------------------------

1.        Rapat Pengurus dipimpin oleh ketua Umum.------------

2.        Dalam hal ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.----------------------------------

3.        Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-

4.        Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputuasan yang mengikat apabila:--------------------------------

a.    Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengurus;-------------------------------

b.    Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus Kedua;--------------

c.    Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----------------------------

d.    Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama;------------------------------

e.    Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Pengurus.---------

------------------------ Pasal 23 ------------------------

1.        Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----------------------------

2.        Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.--------------------------------

3.        Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-------------------------

4.        Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.--------------

5.        Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-------

6.        Setiap Rapat Pegurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----------------------------

7.        Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----------------------------------------

8.        Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.------------

9.        Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.---------

--------------------- P E N G A W A S --------------------

------------------------ Pasal 24 ------------------------

1.        Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-------------------------

2.        Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.-------------------------------------

3.        Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.---------------------------------------

------------------------ Pasal 25 ------------------------

1.        Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawas Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.------------------------------------------

2.        Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.----------------------------------------------

3.        Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.------------------

4.        Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengurus.-----

5.        Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.----------------------------------------------

6.        Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.------

7.        Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, pengurus atau Pelaksanaan kegiatan.-------------------

------------------------ Pasal 26 ------------------------

-Jabatan Pengawas berakhir apabila :----------------------

1.        Meninggal dunia;--------------------------------------

2.        Mengundurkan diri;------------------------------------

3.        Bersalah melakukan tidak pindana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-------------------------------

4.        Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;----

5.        Masa jabatan berakhir.--------------------------------

-------------- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS ---------------

------------------------ Pasal 27 ------------------------

1.        Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.----------------------------------------------

2.        Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.---------------

3.        Pengawas berwenang :----------------------------------

a.        memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----------------------------

b.        memeriksa dokumen;--------------------------------

c.        memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-----------------------------------------

d.        mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;------------------------------------

e.        memberi peringatan kepada Pengurus.---------------

4.        Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.------------

5.        Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.-

6.        Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada  Pembina.----------------------------------------------

7.        Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terghitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.------------------------------

8.        Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan rapat Pembina wajib :---

a.   mencabut keputusan pemberhentian sementara, atau---

b.   memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-

9.        Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.------

10.    Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.----------------------------------------------

-------------------- RAPAT PENGAWAS ----------------------

------------------------ Pasal 28 ------------------------

1.        Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.---------------------

2.        Panggilan Rapat Pengawas dilakaukan oleh Pengawas yang berhak mewakili pengawas.-----------------------------

3.        Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.------------------

4.        Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.------------------------------

5.        Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.-----------------------

6.        Rapat Pengawas dapat di adakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.----------------------------------------------

------------------------ Pasal 29 ------------------------

1.        Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.--------------

2.        Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.----------------------------------

3.        Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam Rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.------------------------------------------

4.        Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila :-----------------------------------

a.        Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;----------------------------------

b.        Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas Kedua;-----------------

c.        Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;------------------------------------

d.        Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama;------------------------------------------

e.        Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu per dua) jumlah Pengawas.----------------------------------

------------------------ Pasal 30 ------------------------

1.        Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----------------------------

2.        Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) jumlah suara yang sah.--------------------------------

3.        Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-------------------------

4.        Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.--------------

5.        Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-------

6.        Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----------------------------

7.        Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----------------------------------------

8.        Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda-tangani usul tersebut.---------------------------------------------

9.        Keputusan yang diambil sebagimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.---------

---------------------- RAPAT GABUNGAN --------------------

------------------------ Pasal 31 ------------------------

1.        Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.---------

2.        Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.----------------------------------------------

3.        Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----

4.        Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.—

5.        Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.------------------------

6.        Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.----------------------

7.        Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.----------

8.        Dalam hal ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.---------------------------------------------

9.        Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau barhalangan hadir, maka Rapat gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.---------------------

------------------------ Pasal 32 ------------------------

1.        Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-

2.        Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-

3.        Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir behak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.------------------------------------------

4.        Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.--------------

5.        Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.------------------

------------ KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN ------------

------------------------ Pasal 33 ------------------------

1.        a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri Paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas;------------------------------------------

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua;------------------

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;—--------------------------------------------

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama;-

e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.------------------------------------------

2.        Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.------

3.        Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.----------------

4.        Setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota pengawas yang ditunjuk oleh rapat.--------------------

5.        Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.----------------------------------

6.        Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.----------------------------------

7.        Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua pengurus dan semua pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang dianjukan secara tertulis, dengan menanda-tangani usul tersebut.------------------------

8.        Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat gabungan.---------------------------------------------

----------------------- TAHUN BUKU -----------------------

------------------------ Pasal 34 ------------------------

1.        Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.---------------------------------------------

2.        Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-

3.        Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun 2012 (dua ribu dua belas).-----------------------------------------------

--------------------- LAPORAN TAHUNAN --------------------

------------------------ Pasal 35 ------------------------

1.        Pengurusan wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahunan buku Yayasan.---------------------

2.        Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----------

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----

3.        Laporan tahunan wajib ditanda-tangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----------------------------------------

4.        Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.-------

5.        Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.----------------------------------------------

6.        Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.--------------

-------------------PERUBAHAN ANGGARAN DASAR --------------

------------------------ Pasal 36 ------------------------

1.        Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.----------------------------------------------

2.        Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.----------------------------------------------

3.        Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.---------------------------------------------

4.        Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.---

5.        Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh Pembina.----------------------------------------------

6.        Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yag hadir atau yang diwakili.-----------------

------------------------ Pasal 37 ------------------------

1.        Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.--------------------

2.        Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-------------------

3.        Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.--------------------------------------------

4.        Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyakut hal - hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.---------------------------

5.        Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.----------------------------------

------------------- P E N G G A B U N G A N --------------

------------------------ Pasal 38 ------------------------

1.        Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabung 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.------------------------------------------------

2.        Penggabungan Yayasan sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :------------

a. Ketidakmampuan Yayasan melakukan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain, atau -----------------

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau----------------

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan.-

3.        Usulan penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.------------------------------

------------------------ Pasal 39 ------------------------

1.        Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri palingan sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina, dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.------------

2.        Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan dari dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-------------------

3.        Usul rencana penggabung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-------------

4.        Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-------------------

5.        Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-------------

6.        Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----------------

7.        Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Wajib disampaikan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampirkan akta penggabungan.-----

------------------- P E M B U B A R A N ------------------

------------------------ Pasal 40 ------------------------

1.        Yayasan bubar karena : -------------------------------

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;----------

b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;----------------

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:--------------------------

1). Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;------------------------------------

2). Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----------------------

3). Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.---------------------------------------

2.        Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-------------------

3.        Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.-------------------------

------------------------ Pasal 41 ------------------------

1.        Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-------------------------------

2.        Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frase “dalam likuidasi” di belakang nama Yayasan.-----------------------------

3.        Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.-------------

4.        Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.----

5.        Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.------

6.        Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.---------------------------

7.        Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.--------------------------------------------

8.        Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.----------------------------------------------

9.        Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----------------------------------------

--------- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI --------

------------------------ Pasal 42 ------------------------

1.        Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.-----------------------

2.        Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.--------

3.        Dalam kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.---------------------------

--------------------- PERATURAN PENUTUP ------------------

------------------------ Pasal 43 ------------------------

1.        Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.----------------------------------------------

2.        Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-------------------------------------

PEMBINA    : Nyonya, Hajjah AXXX, Doktoranda,      tersebut;---------------------

PENGURUS   :------------------------------------------

Ketua      : Tuan, Haji UDIN XX , Doktorandus, tersebut;---------------------------------

Sekretaris : Tuan, SAHUTA, tersebut;---------

Bendahara  : Nyonya, FA XXXXX, tersebut.----------

PENGAWAS :Tuan Haji AMIRUDDIN, Doktorandus, tersebut.

3.        Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada Instansi yang berwenang.--------------------------------------------

-Pengurus Yayasan dan,

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada Instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----------------------------

------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI -----------------

-Dibuat dan diresmikan di Langkat, pada hari, tanggal dan pada jam seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----
-Tuan WANADI, Sarjana Hukum, lahir di Kuala, pada tanggal 20 (dua puluh) Mei 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Jalan Sudirman, Desa/Kelurahan Perada, Kecamatan Stabat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1205021904660002, dan Tuan ALDY lahir di Medan, pada tanggal 6 (enam) Pebruari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Medan, Jalan Pahala Nomor 6, Desa/Kelurahan Pahala, Kecamatan Medan Perjuangan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 127197502700002, keduanya sebagai saksi-saksi. -----------
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh Saya, Notaris kepada Para Penghadap dan Saksi-saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh Para Penghadap tersebut, Saksi-saksi dan Saya, Notaris. ---

-Dibuat tanpa memakai perubahan.--------------------------

-Minuta akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-------------------------------------------------
                     DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
                     NOTARIS DI KABUPATEN XXXXXXX



                     XXXXXXXXXXXXXXXXXX



1 komentar:

  1. Pak Rifky, saya mahasiswa sedang dapat tugas dari dosen untuk tata cara pendirian perusahaan, CV, yayasan & koperasi.
    Bisa mohon diberi informasi untuk pembuatan akta di notaris beserta biayanya.
    Terima kasih sebelumnya. Erica

    BalasHapus