Entri Populer

Kamis, 07 Maret 2013

Perusahaan



Yang dimaksud dengan perusahaan:
Dalam Undang-undang tidak ada definisi dari istilah Perusahaan, namun dapat kita tafsirkan dari berbagai macam pendapat para sarjanan sehingga dapat kita simpulkan Perusahaan adalah : Berbagai macam kegiatan yang dijalankan secara teratur, terus menerus untuk mendapat suatu hasil yang memberi keuntungan secara materil.

Tentang perusahaan sebagian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan sebagian lainnnya diatur dengan ketentuan Undang-undang tersendiri seperti ketentuan tentang Perusahaan Terbatas yang terakhir diatur dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1848, berasal dari WETBOEK VAN KOOPHANDEL yang berlaku di Belanda pada tahun 1838, meneladani Code Du Commerce yang berlaku di Prancis pada tahun 1808 dan merupakan pengembangan dari kodifikasi Hukum Dagang pertama yaitu Ordonnance du Commerce pada tahun 1673 dan Ordonance de la Marine pada tahun 1681 dibuat atas perintah Raja LODEWIJK XIV di Prancis.

KUH Dagang merupakan suatu ketentuan/hukum khusus dan KUH Perdata merupakan suatu ketentuan/hukum umum. Sehingga berlaku azas hukum LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI yaitu hukum khusus dapat mengenyampingkan hukum umum.
Hal senada dapat dilihat di dalam pasal 1 KUH Dagang.

Pasal 6 dan 7 KUH Dagang ada memuat istilah “perusahaan” dan “pengusaha”, kedua istilah tersebut terjalin satu sama lain, karena seorang pengusaha mempunyai perusahaan, sedangkan suatu perusahaan dimiliki dan dijalankan oleh seorang pengusaha. 
  
        Beberapa Jenis Perusahaan
-        Perusahaan Terbatas / PT. – Tertutup / Terbuka
-        Commanditaire Vennootschap / CV.
-        Firma / Fa.

Tata Buku / Pembukuan

Dalam pasal 6 KUHD menentukan bahwa setiap orang yang menjalankan suatu perusahaan diwajibkan membuat catatan-catatan tentang kekayaan perusahaan dan segala sesuatu tentang perusahaan, sesuai dengan kebutuhan perusahaannya, sehingga sewaktu-waktu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya.

Selain catatan-catatan tersebut diwajibkan pula untuk membuat neraca yang ditandatangani setiap tahunnya.

Kewajiban atas pembuatan dokumen-dokumen tersebut diatas disertai dengan kewajiban menyimpan dokumen tersebut selama tiga puluh tahun.
Kewajiban-kewajiban tersebut diatas sangat terkait dengan pasal 1131 KUHPerdata bahwa segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan yang dibuatnya.

Asuransi
Pengertian Asuransi

  • Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (sesuai pasal 1 (1) UU No. 2 Tahun 1992 & Pasal 246 KUH Dagang)
  • Ketentuan tentang perasuransian diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992. dalam pasal 26 ketentun peralihan menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai usaha perasuransian yang telah ada pada saat undang-undang ini mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. Sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, Asuransi diataur dalam bab ke sembilan KUH Dagang.
  • Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. (Pasal 255 KUH Dagang)
  • Kewajiban si penanggung mulai berlaku sejak perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, bahkan sebelum polisnya ditanda tangani (pasal 257 KUH Dagang), untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut diperlukan pembuktian dengan tulisan dan atau alat pembuktian lain dengan syarat sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan (pasal 258 KUH Dagang). 
  • Apabila kerugian sudah ada terlebih dahulu pada saat ditutupnya perjanjian, maka pertanggungan batal.
 Jenis usaha asuransi meliputi :
            - Usaha Asuransi Kerugian
            - Usaha Asuransi Jiwa
            - Usaha Reasuransi

Bentuk Hukum Usaha Perasuransian.

  • Pada dasarnya semua usaha perasuransian berbentuk Badan Hukum yaitu :
-Perusahaan Perseroan (Persero) / Milik Negara
-Koperasi
-Perseroan terbatas
-Usaha Bersama (Mutual)

Namun untuk usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perseorangan.

Asuransi Sosial
  • Prograram Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu Undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat.
  • Asuransi Sosial diatur dalam Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  • Perlindungan dasar tersebut diwujudkan dengan Jaminan Sosial untuk menjamin rakyat agar dapat memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup Layak.  

  • Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu :
            - JAMSOSTEK - TASPEN  -  ASABRI  -  ASKES


BEBERAPA JENIS PERUSAHAAN

PERSEROAN FIRMA (Fa)


  • Dalam KUHD pasal 16 menentukan bahwa suatu perseroan firma adalah tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama.

  •  Adapun pemberian namanya suatu firma terserah pada para pendirinya asalkan terdapat perkataan “firma” dan nama itu tidak melanggar ukuran-ukuran kepantasan, dan setiap pesero harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk segala tindakan dari firma.

  • Seluruh pesero dari firma berhak bertindak keluar atas nama firma melakukan penerimaan uang dan membuat perjanjian dengan pihak ketiga (pasal 17 KUHD) dan juga bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas segala perikatan atas nama perseroan firma (pasal 18 KUHD).

  • Perseroan firma didirikan dengan akta autentik (sesuai pasal 22 KUHD), ini menjadi pembuktian adanya suatu perseroan firma. Tetapi dengan ketiadaan akta pendiriannya tidak dapat menjadi alasan yang merugikan pihak ketiga.
  • Perseroan Firma harus mendaftarkan akta pendiriannya pada Pengadilan Negeri di tempat domisili firma (sesuai pasal 23 KUHD).

  • Selain didaftarkan juga harus di umumkan dalam Berita Negara (sesuai pasal 28 KUHD).

  • Nama firma yang telah dibubarkan dapat dipakai oleh orang lain sepanjang diizinkan oleh bekas para anggotanya atau disetujui oleh pesero yang namanya dipakai dalam firma, dan apabila ianya telah meninggal dunia maka izin dari ahli waris dapat dimintakan. Semuanya itu juga harus dilakukan dengan akta autentik (sesuai pasal 30 KUHD).

  • Tiap-tiap perobahan dan segala sesuatu yang menyimpang daripada ketentuan semula seperti dilakukan pembubaran sebelum jangka waktu habis harus dilakukan dengan akta autentik didaftarkan dan diumumkan, apabila tidak maka perubahan itu tidak belaku untuk pihak ketiga. (sesuai pasal 31 KUHD).

  • Untuk bertindak keluar karena firma tidak berbadan hukum, maka pihak ketiga hanya dapat menggugat anggota firma dengan siapa ia mengadakan hubungan, kalau anggota firma tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak ketiga dapat menggugat anggota firma lainnya.

  • Apabila perseroan firma dibubarkan maka seluruh anggota pesero harus membereskan segala urusan firma terdahulu termasuk segala kewajiban dan hutang, dalam hal pemberesan boleh juga atas kesepatan bersama mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai seorang pemberes atau likuidatur. (sesuai pasal 32 KUHD)


PERSEROAN KOMANDITER
Commanditaire Vennootschap / CV.

  • Dalam KUHD pasal 19 menentukan bahwa suatu perseroan secara melepas uang yang  juga dinamakan perseroan komanditer/CV. terdiri dari beberapa orang pesero dan sebahagian pesero sebagai pesero komplementer atau pesero pengurus yang bertanggung jawab secara renteng serta sebahagian lagi pesero sebagai pesero komanditer atau pesero pelepas uang.

  • Adapun nama pesero komanditer tidak boleh dipakai sebagai nama perseroan komanditer/CV. dan pesero komanditer memiliki LARANGAN tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perseroan komanditer/CV. bahkan walaupun sebagai kuasa saja.

  • Pesero komanditer tidak bertanggung jawab memikul kerugian yang lebih dari jumlah uang yang disetornya sebagai modal dan ia juga tidak perlu mengembalikan keuntungan yang sudah dinikmatinya (sesuai pasal 20 KUHD), sepanjang ia tidak melanggar LARANGAN tersebut diatas (sesuai pasal 21 KUHD). Apabila LARANGAN tersebut dilanggar maka ia juga bertanggung jawab secara renteng sama seperti pesero lainnya.

  •  Perseroan Komanditer/CV. sepanjang mengenai ketentuan diatas diatur secara jelas dalam pasal-pasal KUHD, namun dalam hal pendiriannya mengenai akta autentik, pengumuman dan pendaftaran serta ketentuan pembubarannya tidak disebut secara jelas, akan tetapi dapat dipahami bahwa ketentuan KUHD tentang perseroan komanditer mengatur secara khusus tentang posisi para peseronya dan tanggung jawabnya saja, selebihnya tetap mengacu pada ketentuan KUHD tentang firma.

  • Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa perseroan komanditer/CV. merupakan satu perseroan bergabung dengan firma (anggotanya para pesero yang bertanggung jawab secara renteng digabung dengan para pesero pelepas uang) sehingga dapat pula ditafsirkan bahwa ketentuan apa yang berlaku pada firma berlaku pula pada perseroan komanditer/CV. namun tidak berlaku sebaliknya.

  • Terkait hal tersebut pasal 8 KUHD mengemukakan bahwa hakim berwenang memerintahkan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan yang harus dibuat menurut pasal 6 KUHD tersebut, apabila perintah tersebut tidak diindahkan maka hakim dapat membuat kesimpulan sendiri tentang hal tersebut yang meneurut pendapatnya layak untuk diambil.

  • Pembukuan yang dibuat oleh seorang pengusaha mempunyai kekuatan pembuktian untuk kepentingan si pengusaha sehingga dengan demikian mengeyampingkan ketentuan dalam pasal 1881 KUHPerdata tentang register-register tidak memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya.

  • Dalam pasal 12 KUHD, tidak seorangpun dapat dipaksa untuk memperlihatkan buku-buku tersebut, kecuali untuk kepentingan mereka yang langsung berkepentingan dengan buku-buku tersebut seperti para pesero, ahli warisnya, dan seorang yang diangkat sebagai pengurus atau wakilnya.

PERSERIKATAN
(Maatschap)

Dalam pasal 1618 KUHPerdata, menentukan bahwa suatu perserikatan adalah merupakan persetujuan antara dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang dapat diperoleh.

  • Pemasukan tersebut dapat berupa uang, barang atau jasa sesuai pasal 1619 KUHPerdata.

  • Dalam pembagian keuntungan, apabila tidak diperjanjikan khusus maka berdasarkan besar kecilnya pemasukan masing-masing, dimana pemasukan berupa jasa, dinilai merupakan pemasukan yang terkecil (pasal 1633 KUHPerdata).

  • Suatu perserikatan adalah suatu perjanjian yang mengakibatkan ikatan antara para peserta dan perjanjian itu mulai berlaku sejak saat diadakan persetujuan (pasal 1624 KUHPerdata)


PERSEROAN TERBATAS (PT)
Dasar Hukum

  •  Perseroan Terbatas yang semula diatur dalam KUH Dagang Buku kesatu titel ketiga bagian ketiga pasal 36 sampai dengan pasal 56 berikut segala perubahannya dengan keluarnya undang-undang No. 4 tahun 1971, kemudian dengan keluarnya undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka semua ketentuan mengenai PT dalam KUHD tidak berlaku lagi (dapat dilihat pada bab penutup UU No. 1 Tahunn 1995), terakhir dengan keluarnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sesuai pasal 160 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa saat undang-undang ini mulai berlaku maka UU No. 1 Tahun 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengertian

  • Yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksananya.

  • Organ PT adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

  • RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris.

  • Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT baik di dalam maupun di luar pengadilan.

  • Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

Tanggung Jawab

  • Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki, namun hal tersebut tidak berlaku apabila :

Ø     PT belum berbadan hukum;

Ø     Pemegang saham dengan itikad buruk memanfaatkan PT untuk kepentingan peribadi;

Ø     Pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT;

Ø     Pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekeyaan PT yang mengakibatkan kekayaan PT menjadi tidak cukup untuk membayar hutang PT.       

Pendirian

  • Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

  • Setiap Pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.

  • PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT.

Modal dasar PT paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud harus ditempatkan dan disetor penuh.

Perusahaan Negara

Pendirian Perusahaan Negara diatur dalam peraturan pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-udang Nomor 19 tahun 1960.

Perusahaan Negara merupakan suatu badan hukum dan modalnya terdiri dari kekayan negara yang dipisahkan, tetapi tidak terbagi atas saham-saham dan dipimpin oleh Direksi.

Sumber :
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang).
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Ternbatas.
- Undang-undang No. 2 tentang Asuransi.
- Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar